Kediri, headlinenews.cloud – Skandal baru kembali mencuat dari Kabupaten Kediri. Jika sebelumnya publik geger dengan isu jual beli jabatan, kali ini praktik yang terungkap jauh lebih sadis dan memalukan. Proyek nasional P3TGAI yang seharusnya menjadi tumpuan pembangunan desa justru dikeruk dari dalam oleh oknum penguasa dengan rakus.
Investigasi LP3-NKRI menemukan bahwa proyek ini sudah “dimakan” sejak sebelum dikerjakan. Dana proyek dipotong sebesar 20 persen langsung di awal oleh oknum aspirator—figura bayangan yang bersembunyi di balik nama-nama elite politik dan kekuasaan.
“Ada kepala desa yang bahkan takut bicara. Mereka dipaksa diam atau ikut sistem. Padahal dana pembangunan menyusut drastis. Ini bukan cuma pungli, ini pemerasan terselubung yang berkedok program pemerintah,” ujar LP3-NKRI dengan nada geram.
Masyarakat kini bertanya-tanya: ke mana perginya anggaran negara? Siapa di balik praktik pemotongan dana ini? Dan siapa yang paling diuntungkan dari penderitaan para petani dan warga desa?
Desa yang menerima proyek hanya bisa pasrah. Dengan dana yang tersisa, mereka tetap mencoba membangun irigasi. Tapi fakta di lapangan menyedihkan. Banyak pembangunan yang tak sesuai RAB, kualitas beton dan saluran air di bawah standar.
Jika ditelusuri, bisa jadi banyak pelaksanaan proyek yang rawan pemalsuan laporan. Inilah bom waktu yang bisa meledak kapan saja.
Pakar hukum pidana menyatakan bahwa pemotongan dana dan manipulasi SPJ bisa masuk ke dalam tindak pidana korupsi dan rekayasa administrasi, dan mereka yang terlibat bisa dijerat dengan:
-
Pasal 3 UU Tipikor: Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
-
Pasal 55 KUHP: Pihak yang membantu melakukan tindak pidana ikut dihukum.
Situasi ini membuat warga dan aktivis mendesak agar Kejaksaan Negeri dan KPK segera melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen.
“Kalau ini dibiarkan, akan jadi kebiasaan. Padahal ini uang rakyat. Proyek negara jadi lahan dagang politik,” ucap seorang aktivis di Kediri.(RED.TIM)
Posting Komentar