Jakarta, headlinenews.cloud – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menanggapi tuntutan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupati Pati, Sudewo, yang juga kader partainya. Ia menegaskan agar Sudewo mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak menambah beban warganya.
“Sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra, saya sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat, agar kebijakan yang dibuat tidak justru memberatkan mereka,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Sugiono juga mengingatkan pesan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa setiap kepala daerah dari partai tersebut wajib memperhitungkan dampak kebijakan terhadap rakyat kecil. Ia menyebut partainya lahir dan berkembang berkat perjuangan untuk masyarakat bawah.
Di sisi lain, Sugiono memastikan partainya memantau perkembangan situasi di Pati dan mengapresiasi semua pihak setelah kondisi berangsur kondusif pasca-unjuk rasa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai tuntutan warga Pati terhadap Sudewo cukup beralasan. Hal ini dipicu oleh kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menyebabkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Menurut Herman, kebijakan tersebut menimbulkan beban berat bagi warga, terlebih karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perumusan. “Sejak hari ini, sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau meminta Bupati Sudewo mundur. Bagi kami, tuntutan itu masuk akal,” ujarnya saat menjadi pembicara di acara Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
Herman juga menyoroti respons Sudewo yang dinilainya kurang sensitif terhadap situasi warganya. Ia menambahkan, sikap yang terkesan arogan justru memicu kemarahan publik, termasuk insiden pelemparan sandal saat Bupati menemui massa di Alun-alun Pati.(RED.AL)
Post a Comment