Jakarta, headlinenews.cloud – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi secara singkat pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menginstruksikan kadernya untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Arahan tersebut disampaikan Megawati saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para anggota DPR dan DPRD dari Fraksi PDIP se-Indonesia yang digelar di Bali.
Saat dimintai tanggapan terkait hal ini, Jokowi yang kini bukan lagi bagian dari PDIP, menilai bahwa setiap partai politik memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politiknya masing-masing. "Itu urusan internal partai," ucapnya singkat saat dijumpai media.
Pernyataan Megawati muncul hanya beberapa jam setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memperoleh pengampunan berupa amnesti dari kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI.
Menanggapi amnesti yang diberikan kepada Hasto, Jokowi menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
"Itu merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin oleh UUD, baik itu remisi, grasi, amnesti, maupun abolisi. Dan kita harus menghormati hal itu," ujar Jokowi.
Ia juga menyatakan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto dan lebih dari seribu narapidana lainnya tentunya telah melalui proses pertimbangan yang matang dari Presiden Prabowo.
"Presiden tentu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sisi hukum, politik, dan sosial, sebelum memutuskan," tegasnya.(RED.AL)
Post a Comment