Kediri, headlinenews.cloud – Pemerintah Kabupaten Kediri terus melakukan persiapan intensif menjelang peluncuran operasional Sekolah Rakyat (SR) tahun ajaran 2025–2026. Program ini digagas sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam memberikan hak pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri, Ariyanto, mengungkapkan bahwa dari 150 anak yang sebelumnya terjaring dalam tahap awal, kini tersisa 115 anak setelah melalui proses seleksi. Jumlah tersebut masih akan difinalisasi menjadi 100 siswa sesuai kuota nasional.
“Sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial, setiap kabupaten hanya diperbolehkan membuka empat rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing 25 anak. Jadi total siswa SR hanya 100 anak,” jelas Ariyanto, Kamis (22/5).
Dalam proses seleksi akhir, Dinsos Kabupaten Kediri menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meninjau status ekonomi para calon siswa berdasarkan data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN). Anak yang berasal dari desil 1 atau kelompok masyarakat termiskin menjadi prioritas utama.
“Kalau di desil 1 sudah tidak tersedia, maka akan diambil dari anak yang masuk desil 2. Intinya, SR hanya ditujukan bagi anak dari keluarga miskin,” imbuhnya.
15 Anak Diarahkan ke Sekolah Umum, Beasiswa Disiapkan
Ariyanto memastikan bahwa 15 anak yang tidak lolos seleksi tetap akan mendapatkan perhatian. Mereka akan diarahkan bersekolah di lembaga pendidikan formal umum, dan pemerintah daerah akan menanggung biaya pendidikan melalui program beasiswa khusus.
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Selain itu, dalam Pasal 11 ayat (1), disebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”
Fasilitas Belajar Sementara di BPKASN Tarokan, Gedung Baru Menyusul
Untuk tahun ajaran 2025–2026, kegiatan belajar-mengajar SR akan dilakukan di gedung Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) yang terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Gedung tersebut dinilai sangat layak karena memiliki ruang kelas ber-AC, asrama lengkap, perpustakaan, hingga aula berkapasitas ratusan orang.
“BPKASN memiliki 48 kamar, termasuk enam kamar VIP. Kamar reguler bisa dihuni dua anak, sementara kamar VIP akan dimodifikasi agar bisa dihuni empat anak,” kata Ariyanto.
Kamar asrama juga telah dilengkapi dengan tempat tidur, televisi, pendingin ruangan, bahkan sofa dan pemanas air untuk kamar VIP. Namun, menurut informasi dari BKD Kabupaten Kediri, beberapa fasilitas seperti televisi akan dilepas demi menjaga suasana belajar yang kondusif.
Gedung SR Permanen di Plosoklaten Siap Tahun 2026
Gedung permanen Sekolah Rakyat saat ini tengah dibangun di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, dan ditargetkan mulai bisa digunakan pada tahun 2026. Sembari menunggu, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR sedang melakukan rehabilitasi ringan pada gedung BPKASN, termasuk memperbaiki dinding retak, serta menambah fasilitas laundry, dapur, dan area menjemur pakaian.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKD Kabupaten Kediri, Priyo Adi Nugroho, memastikan bahwa renovasi akan rampung paling lambat pada akhir Juni 2025.
Program Sekolah Rakyat ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, khususnya Pasal 22, yang menegaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, termasuk kebutuhan pendidikan.”
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban atas tantangan akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.(red.al)
Post a Comment