JAKARTA, headlinenews.cloud – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Tanah Papua terkait lambannya penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Ia menegaskan akan turun langsung jika hingga triwulan ketiga dana tersebut belum juga direalisasikan.
"Kalau seperti ini, sampai dengan triwulan ketiga ini masih belum terealisasi, saya akan kejar sampai daerah," tegas Ribka, Rabu (2/7/2025).
Pernyataan itu disampaikan Ribka usai memimpin Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap I Tahun 2025 secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (30/6).
Menurut Ribka, percepatan penyaluran Dana Otsus merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua, sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
"Ini bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Diperlukan transformasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Otsus di Papua," jelasnya.
Dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan dan pelaksana teknis dari pemerintah daerah se-Tanah Papua, Ribka mengaku telah membedah secara menyeluruh berbagai hambatan penyaluran dana.
“Sudah saya pimpin langsung rapatnya, dikupas tuntas. Ini kesempatan terakhir hingga minggu ini, agar minggu depan kita bisa tahu di mana letak permasalahannya,” ujar Ribka.
Ia menyebutkan, beberapa daerah memang telah menunjukkan progres positif. Namun, masih banyak daerah yang belum memenuhi persyaratan administrasi seperti laporan pertanggungjawaban, rencana anggaran program (RAP), dan dokumen pendukung lainnya.
"Masalahnya mereka masih berputar-putar di tingkat kabupaten dan provinsi. Ini menghambat penyaluran dana yang sangat dibutuhkan masyarakat," lanjutnya.
Ribka juga menegaskan bahwa keterlambatan ini tidak disebabkan oleh kendala di pemerintah pusat.
“Di Kementerian Keuangan tidak ada masalah, di Kemendagri juga tidak. Jadi jelas, keterlambatan ini murni karena lambannya respons dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ribka mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dan progres nyata.
“Atas nama Bapak Menteri, saya ucapkan terima kasih kepada daerah yang sudah menindaklanjuti penyaluran dana. Tapi masih ada yang belum bergerak, terutama di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” tandasnya.
Ia berharap, tidak ada lagi alasan bagi kepala daerah untuk menunda realisasi Dana Otsus dan DTI yang sejatinya ditujukan demi kesejahteraan masyarakat Papua. (RED.A)
Post a Comment